Masa Depan IKN Dilematis: Biaya Perawatan Tembus Rp585 Miliar, Mending Jadi Pusat Pendidikan? 

NEXZINE.ID – Masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN) tampaknya makin penuh tantangan berat nih, Guys. Megaproyek yang awalnya digadang-gadang bakal mandiri lewat dana swasta, sekarang justru dilaporkan makin membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kabar terbaru menyebutkan kalau biaya operasional dan perawatan fisik bangunan di sana bakal membengkak sampai Rp585 miliar untuk Tahun Anggaran 2027 mendatang. Angka fantastis ini bikin banyak pihak, termasuk pengamat ekonomi, mulai meragukan efektivitas kelanjutan IKN sebagai ibu kota baru.

Anggaran Perawatan Naik Rp100 Miliar, Investor Masih Minim

Kenaikan dana pemeliharaan ini sebenarnya dipicu oleh semakin banyaknya fasilitas fisik yang selesai dibangun. Manajemen Otorita IKN (OIKN) mengonfirmasi kalau anggaran operasional alias Operation and Maintenance (O&M) tahun 2027 emang naik sekitar Rp100 miliar dibanding alokasi tahun 2026 yang sebesar Rp485 miliar.

Fakta di lapangan ini berbanding terbalik sama janji awal proyek mercusuar era Presiden Jokowi tersebut. Dulu, pemerintah sesumbar kalau 80 persen dana pembangunan IKN yang totalnya Rp466 triliun bakal disokong oleh investor swasta, dan cuma 20 persen yang pakai APBN.

Nyatanya, sampai pertengahan 2026 ini, investasi swasta yang masuk baru menyentuh angka Rp72 triliun alias cuma sekitar 15 persen. Alhasil, APBN dipaksa jadi tulang punggung utama buat membiayai operasional kota baru di Kalimantan Timur tersebut.

Mengapa Isu Operasional IKN Ini Mendadak Ramai?

Isu ini langsung jadi perbincangan hangat karena publik mulai gerah dengan alokasi dana negara yang terus tersedot ke proyek yang dinilai belum mendesak. Secara politik, proyek IKN juga dirasa makin kehilangan popularitasnya di mata masyarakat luas.

Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, bahkan menilai kalau prospek IKN buat bener-bener jadi ibu kota baru makin nggak jelas ke depannya. Ketimbang membiarkan fasilitas mewah di sana telantar dan cuma buang-buang duit APBN buat biaya perawatan, ia menyarankan pemerintah buat mulai realistis memikirkan rencana cadangan (Plan B).

Solusi Alternatif: Alih Fungsi Jadi Pusat Pendidikan

Mengingat IKN sudah berdiri dan menjadi aset negara yang sah, membiarkannya mangkrak jelas bukan pilihan yang bijak. Oleh karena itu, muncul usulan agar pemerintah segera memanfaatkannya untuk fungsi non-ibu kota.

Tanggapan Resmi Otorita IKN

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menegaskan kalau anggaran Rp585 miliar itu disusun secara cermat demi menjaga keandalan aset negara. Menurutnya, penyesuaian ini murni karena bertambahnya volume bangunan kementerian yang sudah serah terima ke OIKN, dan pihak otorita berkomitmen buat tetap transparan serta akuntabel.

Usulan Ekonom Lapangan

Di sisi lain, Wijayanto Samirin mendesak pemerintah buat gerak cepat mengalihfungsikan IKN. Dibanding memaksakan skenario ibu kota yang makin sepi peminat, IKN dinilai jauh lebih potensial kalau disulap menjadi pusat pendidikan nasional yang megah atau dialihkan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur sekalian.

IKN Mau Dibawa ke Mana?

Kondisi ini jelas bikin posisi pemerintah serbadilematis; mau lanjut butuh dana besar, mau stop pun asetnya telantar. Mengharap investor asing masuk dalam waktu dekat rasanya juga makin sulit di tengah ketidakpastian ini.

Menurut lo sendiri gimana, Guys? Apakah lo setuju kalau IKN dialihfungsikan aja jadi pusat pendidikan atau kawasan wisata ketimbang dipaksain jadi ibu kota baru?