Polri Pamer Robot di HUT Bhayangkara ke-79: Inovasi Teknologi atau Pemborosan Anggaran?

NEXZINE.ID, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memamerkan lebih dari 20 robot dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79, termasuk robot humanoid, robot anjing (I-K9), tank mini, drone, hingga robot pintar bernama Ropi. Inovasi ini disebut sebagai bagian dari transformasi digital menuju Polri 2045, namun langsung menuai sorotan tajam dari publik dan pengamat hukum.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut bahwa penggunaan robot untuk tugas-tugas kepolisian bukan hal baru secara global. “Thailand sudah memperkenalkan robot humanoid-nya. China dan Dubai bahkan sudah melakukan uji coba patroli dengan robot,” kata Sandi pada Senin (30/6).

Polri bekerja sama dengan dua perusahaan teknologi dalam proyek ini: PT Sari Teknologi pengembang robot Ropi dan Ezra Robotics, yang mengimpor serta mengembangkan robot anjing berkaki empat dari China (Deep Robotics).

Robot Canggih, Harga Fantastis

Kendati proyek ini digadang-gadang sebagai langkah menuju masa depan, biayanya tidak main-main. Satu robot humanoid diperkirakan bernilai lebih dari Rp250 juta, sedangkan robot anjing I-K9 bisa menembus harga Rp3 miliar.

Bandingkan dengan biaya perawatan mobil Brimob Polda Bengkulu (Rp200 juta) atau renovasi Rumah Sakit Bhayangkara Blora (Rp89 juta). Publik pun mempertanyakan prioritas anggaran Polri di tengah potongan dana 16% dari total Rp126 triliun menjadi Rp106 triliun pada 2025.

Tidak Transparan, Berisiko Langgar Aturan

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, menegaskan bahwa tidak ada dokumen perencanaan terkait pengadaan robot dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Polri.

“Jika robot akan dibeli dengan anggaran 2026, seharusnya ada mekanisme lelang terbuka,” ujar Wana, Selasa (1/7). Tanpa dokumen perencanaan yang sah, potensi pelanggaran aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi sangat tinggi.

Teknologi Dinilai Tak Menjawab Masalah Utama

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, menilai kehadiran robot tidak menyentuh akar persoalan di tubuh Polri: lambatnya penanganan laporan, rendahnya profesionalisme, dan impunitas aparat.

“Robot tidak menyelesaikan masalah no viral, no justice,” kata Julius, merujuk pada kecenderungan polisi menanggapi laporan hanya setelah viral di media sosial.

Jika Polri memang ingin berinovasi lewat teknologi, Julius menyarankan fokus diarahkan ke penanganan kejahatan digital seperti judi online, penipuan daring, dan investasi bodong—bukan robot canggih yang dinilai tidak relevan.

Risiko Privasi dan Pelanggaran HAM

Dalam riset terbaru “Regulating Police Robots” (2025), Max Isaacs dan tim menyebut bahwa robot yang dipersenjatai sensor, kamera, dan AI memiliki potensi besar untuk melanggar privasi dan meningkatkan pengawasan berlebihan terhadap warga.

Selain itu, kemungkinan kerusakan atau malfungsi robot menjadi ancaman serius dalam operasi lapangan. Tanpa regulasi ketat, penggunaan robot bisa memperdalam masalah sistemik dalam penegakan hukum.

Sementara Kekerasan Polisi Masih Tinggi

Sepanjang 2025, KontraS mencatat 602 peristiwa kekerasan oleh polisi. Sebanyak 1.085 korban tercatat, dengan 42 di antaranya meninggal dunia. Komnas HAM juga menyebut Polri sebagai instansi yang paling sering dilaporkan atas dugaan pelanggaran HAM.

Polri juga pernah menolak membuka kontrak pengadaan gas air mata, meski publik menggugat transparansi. Dalam kurun Desember 2023 hingga Februari 2024, ICW mencatat Polri belanja gas air mata hingga Rp188,9 miliar, sebagian besar tanpa informasi yang lengkap.

PoliceTube dan Gimik Digital?

Selain robot, Polri juga meluncurkan PoliceTube, platform video sharing internal yang diklaim sebagai alat humas digital Polri. Namun, kanal ini justru menimbulkan tanda tanya lain soal efektivitas dan urgensinya di tengah berbagai masalah mendasar dalam pelayanan hukum.

Antara Reformasi Nyata dan Rebranding Citra

Proyek robotik Polri tampak seperti bagian dari pencitraan digital di era Prabowo Subianto. Namun tanpa reformasi menyeluruh dan evaluasi kinerja aparat, robot canggih tidak akan menyelesaikan persoalan kepercayaan publik yang terus menurun.

“Yang utama seharusnya bukan alat, melainkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas Polri terhadap rakyat,” pungkas Julius.