Microsoft Resmi Blokir Akses Cloud dan AI Militer Israel untuk Pengawasan Warga Palestina

Microsoft Resmi Blokir Akses Cloud dan AI Militer Israel untuk Pengawasan Warga Palestina. (Foto: Ist/nexzine)

NEXZINE.ID – Microsoft secara resmi mengumumkan pemblokiran akses militer Israel terhadap sejumlah layanan cloud dan kecerdasan buatan (AI) yang diduga digunakan untuk pengawasan massal terhadap warga sipil Palestina.

Keputusan ini disampaikan oleh Wakil Ketua dan President Microsoft, Brad Smith, kepada para karyawan pada Kamis (25/9). Langkah tersebut diambil setelah laporan investigasi The Guardian mengungkap bahwa Israel menyimpan data dan rekaman warga Palestina melalui layanan Azure Microsoft, dengan total mencapai hingga satu juta panggilan per jam.

“Sementara peninjauan kami masih berlangsung, kami telah menemukan bukti yang mendukung beberapa elemen laporan The Guardian,” ujar Smith, dikutip dari The Verge.

Layanan yang Diblokir Microsoft untuk Militer Israel

Smith menjelaskan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan Kementerian Pertahanan Israel (IMOD). Beberapa layanan berlangganan IMOD yang dihentikan termasuk penyimpanan cloud dan layanan AI tertentu.

“Kami memastikan layanan kami tidak digunakan untuk pengawasan massal terhadap warga sipil,” tegas Smith.

Pemblokiran ini berlaku untuk “seperangkat layanan” yang dipakai oleh salah satu unit dalam IMOD. Meski begitu, Smith menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak memengaruhi kontrak Microsoft lainnya dengan pemerintah Israel, khususnya yang terkait dengan keamanan siber dan kerja sama regional di bawah Perjanjian Abraham.

Laporan The Guardian dan Rencana Migrasi Data

Sebelumnya, The Guardian melaporkan bahwa militer Israel telah memindahkan data hingga 8TB dari Azure, hanya beberapa hari setelah laporan awal terpublikasi. Data tersebut disebut-sebut akan dipindahkan ke Amazon Web Services (AWS), meski hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Amazon.

Tekanan Karyawan dan Aksi Protes

Keputusan Microsoft ini juga dipengaruhi oleh tekanan dari karyawan, baik yang masih aktif maupun mantan pegawai. Bulan lalu, Microsoft bahkan memecat lima karyawan terkait protes terhadap kontrak dengan pemerintah Israel.

Aksi protes tersebut meliputi perkemahan, aksi masuk ke kantor pusat Microsoft, hingga siaran langsung dari dalam kantor Presiden Microsoft, Brad Smith.

Tanggapan Komunitas No Azure for Apartheid

Komunitas No Azure for Apartheid, yang selama lebih dari setahun menentang keterlibatan Microsoft dalam proyek militer Israel, menyebut keputusan ini sebagai kemenangan besar.

“Berita hari ini merupakan kemenangan signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya bagi kampanye dan pengorganisasian kami,” ujar Koordinator No Azure for Apartheid, Hossam Nasr.

Namun, mereka menilai langkah Microsoft masih terbatas karena hanya menghentikan sebagian kecil layanan dan berdampak pada satu unit militer saja.

“Keputusan hari ini justru semakin memotivasi kami untuk melanjutkan aksi hingga semua tuntutan kami terpenuhi, dan hingga Palestina merdeka,” tambah Nasr.

Langkah Microsoft memblokir akses cloud dan AI untuk militer Israel menjadi momen penting dalam sejarah teknologi global, di mana perusahaan raksasa AS akhirnya mengambil tindakan atas penggunaan produknya dalam konflik militer. Meski terbatas, keputusan ini dipandang sebagai preseden baru yang dapat memengaruhi perusahaan teknologi lain di masa depan.