Bantah PHK Panasonic di Indonesia, Tegaskan Pabrik Tetap Beroperasi dan Ekspor ke 80 Negara

Bantah PHK Panasonic di Indonesia, Tegaskan Pabrik Tetap Beroperasi dan Ekspor ke 80 Negara. (Foto: Istimewa)

NEXZINE.ID – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menepis kabar yang menyebutkan adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Panasonic Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa restrukturisasi global yang diumumkan oleh Panasonic Holdings Corp tidak berdampak terhadap operasional, tenaga kerja, maupun investasi Panasonic di Tanah Air.

“PHK yang terjadi di Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional Panasonic di Indonesia,” ujar Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, dalam keterangan resminya, Selasa (13/5/2025).

Febri menjelaskan, Panasonic Indonesia justru terus menunjukkan kinerja positif dan menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara. Hal ini mencerminkan kekuatan dan daya saing industri elektronik nasional di pasar global.

Sebelumnya, Panasonic Holdings Corp mengumumkan rencana PHK secara global yang mencakup sekitar 10.000 karyawan 5.000 di Jepang dan sisanya di negara lain. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi dan restrukturisasi perusahaan teknologi asal Jepang tersebut.

Meski demikian, Febri menekankan bahwa Panasonic tetap menjadikan Indonesia sebagai pilar utama produksi di kawasan Asia Tenggara. Kepercayaan ini, menurutnya, menjadi sinyal positif bahwa ekosistem industri di Indonesia tetap menarik bagi investor global.

Namun, di sisi lain, Febri mengakui bahwa industri elektronik nasional tengah menghadapi tantangan serius, terutama terkait rendahnya utilisasi kapasitas produksi. Pada kuartal I tahun 2025, tingkat utilisasi hanya mencapai 50,64 persen, turun dari 75,6 persen pada masa sebelum pandemi.

“Ini menjadi pengingat bahwa semua pihak industri maupun tenaga kerja perlu terus bertransformasi dan meningkatkan efisiensi agar mampu bersaing secara global,” imbuhnya.

Untuk menjaga keberlanjutan industri, pemerintah terus mendorong berbagai program penguatan, termasuk perlindungan pasar domestik dari produk impor yang tidak sehat, pelatihan tenaga kerja, dan pembangunan ekosistem manufaktur berbasis teknologi tinggi.

“Pasar Indonesia sangat kuat, salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Keunggulan strategis ini terus kami dorong melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),” jelas Febri.

Kemenperin juga menegaskan komitmennya dalam memberikan insentif fiskal dan non-fiskal serta menarik investasi baru ke sektor elektronik. Pemerintah optimistis dengan sinergi yang kuat, sektor ini akan tetap tumbuh dan memberi kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

***