Ribuan Driver Ojol Demo Besar di Jakarta, Tuntut Potongan Aplikasi Hanya 10%

NEXZINE.ID – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatra menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Selasa (20/5). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tingginya potongan aplikasi transportasi daring yang dinilai memberatkan para pengemudi.

Di Jakarta, massa ojol berkumpul di kawasan Bundaran Patung Arjuna Wijaya, yang hanya berjarak sekitar 1,2 kilometer dari Istana Merdeka. Aksi ini dikoordinasikan oleh Forum Diskusi Transportasi Indonesia dan Serikat Pekerja Online Indonesia (Sepoi), dengan dukungan dari Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia.

“Potongan dari aplikator saat ini terlalu besar, bisa mencapai 20–30 persen. Kami menuntut agar diturunkan menjadi 10 persen,” kata Sri Damiyah, salah satu pengemudi ojol yang ikut serta dalam aksi tersebut. Ia mengaku telah menjadi driver sejak 2015 dan penghasilannya menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir.

Empat Tuntutan Utama

Sekretaris Jenderal Sepoi, Einstein Dialektika, mengungkapkan bahwa aksi ini membawa empat tuntutan utama:

1. Revisi tarif layanan transportasi online.
2. Regulasi tarif pengantaran makanan.
3. Tarif bersih untuk layanan roda empat.
4. Penegakan regulasi terkait transportasi daring.

Einstein menyoroti bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dinilai tidak menjalankan aturan yang mereka buat sendiri, seperti Peraturan Menteri (PM) No. 12 Tahun 2019. “Kami mengingatkan Kemenhub untuk segera menegakkan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Potongan Dianggap Langgar Regulasi

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebut bahwa potongan oleh aplikator bisa mencapai 50 persen, jauh melebihi batas maksimal yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP No. 1001 Tahun 2022. Regulasi tersebut membatasi biaya sewa aplikasi maksimal 15 persen serta biaya dukungan mitra maksimal 5 persen.

“Presiden RI dan Menteri Perhubungan harus memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi pemerintah,” tegas Raden.

Desakan ke DPR dan Kemenhub

Selain potongan biaya, para pengemudi juga mendesak agar tarif layanan penumpang dan pengiriman makanan ditinjau ulang. Mereka meminta DPR RI untuk menggelar rapat gabungan dengan Kemenhub, pihak aplikator, serta lembaga konsumen seperti YLKI guna menetapkan tarif yang adil.

Pemerintah Imbau Demo Tak Ganggu Publik

Menanggapi aksi ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa pemerintah menghormati hak untuk menyampaikan pendapat, namun mengimbau agar aksi tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas.

“Tentu kita mengimbau [aksi demo] supaya tidak mengganggu kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” kata Hasan.

Pemadaman Aplikasi 24 Jam

Sebagai bentuk protes, sejumlah pengemudi ojol juga mematikan aplikasi selama 24 jam di beberapa kota besar. Langkah ini dilakukan sebagai tekanan terhadap aplikator agar segera menanggapi tuntutan mereka.

Aksi ini menjadi yang terbesar sejak 2022, dan diprediksi akan berdampak pada layanan transportasi daring di sejumlah wilayah.

***